IJALISME

Walau Patah Sayap Rajawali Bertongkat Juga Aku ke Sini

KEMELUT HARGA MINYAK GORENG

Indonesia merupakan negara pengekspor CPO (crude palm oil) kedua setelah Malaysia, total 80 persen ekspor CPO didominasi oleh kedua negara ini. Banyak kalangan menilai indonesia akan menjadi negara pengekspor kelapa sawit nomor satu di dunia. Bahkan menurut Derom Bangun Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2008. Namun menjelang menjadi  negara pengekspor kelapa Sawit terbesar Dunia indonesia malah mengalami krisis produk turunan dari CPO  itu sendiri yakni krisis minyak goreng.

Pola  konsumsi CPO di Indonesia adalah untuk margarin (1,6%), oleochemical (6,8%), sabun (2%), minyak goreng (29,6%), dan ekspor (60%). Sedangkan Perusahaan pemurnian minyak goreng di Indonesia dilakukan oleh sekitar 80 perusahaan, yang tersebar di 11 propinsi di Sumatera, Jawa dan Kalimantan dengan kapasitas produksi 7,79 juta ton pertahun. Produk turunan yang terbesar pemakaiannya adalah untuk keperluan pangan yakni minyak goreng. Namun dengan perkembangan harga minyak mentah dunia yang semakin meroket maka banyak pengusaha melakukan ekspor CPO yang harganya naik dua kali lipat dari 460 US dolar perton menjadi 840 US dollar perton mengakibatkan kenaikan harga produk turunannya menjadi naik secara signifikan. Karena  kenaikan harga ini memberikan peluang Pengusaha untuk meraup dollar sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain daya tarik pasar ekspor lebih menjadi prioritas pengusaha.

Beberapa media tanah air baik lokal maupun nasional memberitakan minyak goreng menembus harga kisaran harga 9.000 – 10.000 Rupiah perliter bahkan di Papua menembus harga 30-40 ribu Rupiah perliter.  Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan harga ini mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kecil, sektor Usaha Kecil menengah yang selama ini menjadi motor perekonomian bangsa sudah mulai mendapatkan dampaknya. Bahkan presiden dan wakil presiden ikut-ikutan  menghimbau pengusaha untuk membantu kestabilan  harga minyak goreng. Pemerintah berusaha menimbang beberapa opsi kebijakan antara lain: program stabilisasi harga dengan operasi pasar, pemberian subsidi minyak goreng, penerapan kenaikan pajak buah dan kernel kelapa sawit beserta CPO dan turunannya, dan domestic market obligation bagi produsen minyak sawit.

Kepentingan Pangan Vs Kepentingan Energi

Berbagai pihak   menuding kenaikan harga minyak goreng ini akibat dari program pengembangan energi alternatif. Sebenarnya tanda-tanda perebutan kepentingan ini sebenarnya sudah bisa diduga dari  sejak kenaikan harga minyak dari 40 US dollar per barrel menjadi sekitar 70 US dollar per barrel. Sehingga dengan cara terpaksa mengkonversi produk pangan menjadi bahan baku untuk energi. Tanda-tanda ini dimulai dari kenaikan harga gula yang digunakan mensubstitusi bahan bakar bensin dan kemudian CPO yang mensubstitusi bahan bakar diesel yang dikenal dengan biodiesel.

Fenomena kenaikan ini memunculkan perang kepentingan antara 800 juta orang konsumen bahan bakar alternatif dengan 2 Milyar orang yang berharap komoditas ini menjadi yang menjadi bahan pangan sehari-hari. Dengan adanya pertempuran ini akan menghasilkan 845 juta orang kelaparan atau bergizi buruk dan sekitar 24.000 orang terutama anak-anak akan meninggal setiap hari. Dengan adanya ancaman ini berkemungkinan terjadinya ancaman terhadap instabilitas politik di Indonesia.

            Namun dalam program pengembangan energi alternatif dari pemerintah tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Karena program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara ini terhadap energi terhadap bahan bakar minyak sebagai sumber energi yang utama di negara ini. Pengembaangan bahan pangan sebagai bahan bakar merupakan salah satu dari pengembangan energi altenatif. Dalam pengembangan energi ini lebih memprioritaskan pada Lahan kritis yang luasnya 14,277 juta hektar.

            Program pengembangan energi alternatif oleh pemerintah bertujuan untuk untuk mengurangi angka kemiskinan (pro-poor), penciptaan lapangan kerja (pro-job creation) dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Artinya pengembangan bahan bakar alternatif ini sesuai dengan karakter daerah masing-masing dan tidak mengkonversi lahan produktif untuk bahan pangan. Namun karena kurangnya komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah terjadi salah tafsir akibatnya program ini oleh pencinta lingkungan dianggap sebagai “program perusakan lingkungan”. Padahal tujuan utama dari program ini adalah mengkonversi lahan kritis di Indonesia menjadi lahan produktif.

Perlu Pembenahan       

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah, pengusaha dan pencinta lingkungan.  Seharusnya pemerintah  melakukan pembenahan terhadap tata niaga minyak goreng yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Seharusnya semua kita layak tahu pengusaha-pengusaha mana yang hanya bermain di industri hulu sawit ( produsen buah dan pengekspor) dan yang bermain di industri hulu dan hilir kelapa sawit (CPO dan Produk turunannya). Pemerintah seharusnya memberikan porsi kesetaraan  kepada para pengusaha untuk berpartisipasi untuk menstabilkan  pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Pemberlakuan kenaikan pajak ekspor memberikan kesan seoalah-olah pemerintah masih bermain ‘kekuasaan’dalam mengendalikan harga minyak goreng. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak ekspor untuk CPO berpotensi menibulkan masalah di kemudian hari. Dan perbedaan pendapat antara pejabat pemerintah, pengusaha dan ekonom tentang berbagai kebijakan tentu  akan memperkeruh suasana sehingga yang rugi tetap rakyat kecil.

Dalam menyikapi kemelut harga minyak goreng hendaknya kita kembali mendorong kerjasama antar pemerintah dan pengusaha dalam merundingkan solusi yang terbaik dan saling menguntungkan. Dalam bahasa ilmu ekonomi, pasar bisa mengalami kegagalan dalam memberikan porsi seimbang bagi kesejahteraan kelompok kaya (the haves) dan si miskin (the have-nots), dan pemerintahlah yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Tapi, pengendalian pemerintah harus tetap berpedoman bahwa tetap memberikan respon bahwa minyak goreng merupakan bahan pokok dan mempunyai pengaruh pada rakyat miskin pada saat harganya melambung tinggi.

Oleh sebab itu, setiap opsi kebijakan pemerintah hendaknya mengedepankan prinsip kolaborasi antar pemerintah-pengusaha. Hanya ada satu alasan, dalam dunia kompetisi bisnis kelapa sawit yang sangat tinggi dan mekanisme pasar yang di luar kendali, our own best is not enough.

Desember 8, 2007 - Posted by | 1

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: